Jakarta, sipjos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin transparan! Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengumumkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia program MBG wajib memiliki media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Tak hanya meng-upload menu harian MBG, SPPG juga harus memberikan informasi tentang harga bahan bakunya.

Menu dan Harga, Semua Transparan!

Hal tersebut Sony sampaikan dalam Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program MBG dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Tangerang, Sabtu (7/3/2026). Acara ini diikuti 400 peserta dari perwakilan SPPG, relawan, mitra/yayasan.

“Jadi SPPG wajib menginformasikan hari ini menunya apa, kandungan gizinya, termasuk harganya berapa. Misalkan hari ini nasi, kemudian ayam teriyaki, lalu steam wortel dan buncis, buahnya pisang, nah itu harus ada harganya,” ujar Sony dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).

Sony lantas mempersilakan masyarakat untuk me-monitor bagaimana pelaksanaan MBG di lapangan. Dia meminta masyarakat menyesuaikan wujud MBG dengan harga yang memang betul-betul real dan fakta.

“Misalkan pisang, pisang itu berapa? Misalkan Rp 1.500 satu biji pisang ya, satu,” ucapnya.

Masyarakat Bisa Protes Langsung!

Sony menyampaikan, jika di lapangan ditemukan ketidaksesuaian MBG, masyarakat bisa langsung protes ke media sosial yang dimiliki SPPG tersebut.

Dengan kata lain, masyarakat menjadi pengawas langsung program prioritas pemerintah ini. Jika menu tidak sesuai dengan harga yang diumumkan, atau kualitas makanan di bawah standar, warga bisa langsung menyuarakannya.

Standar Keamanan Pangan Juga Ditekankan

Sementara itu, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN Suardi Samiran menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.

Menurut Suardi, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG.

Suardi menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG.

“Selain itu, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi,” imbuh Suardi.

Apa Artinya bagi Masyarakat?

Kebijakan baru ini membawa angin segar bagi transparansi program MBG:

Masyarakat bisa memantau langsung menu dan harga
Potensi mark-up harga bisa diminimalisir
Kualitas makanan bisa diawaei secara langsung
SPPG lebih akuntabel dalam pengelolaan dana

“Setuju nggak kalau harga bahan baku MBG diumumkan ke publik? Apa yang bakal kamu lakukan kalau nemu menu nggak sesuai harga? Tulis pendapatmu di kolom komentar!

Jangan lupa subscribe newsletter sipjos.com untuk update program pemerintah dan tips mengawasi kebijakan publik!

Share artikel ini ke grup RT/RW atau PKK biar warga pada tahu cara memantau MBG di daerah masing-masing!

Ingat: Uang rakyat, harus transparan untuk rakyat!”