Apakah benar gaji anggota DPR RI bisa tembus Rp100 juta per bulan, sementara guru honorer hanya
menerima ratusan ribu rupiah? Fakta ini kembali memicu perdebatan publik: siapakah yang sesungguhnya lebih membebani negara — wakil rakyat atau para pendidik bangsa?

Isu mengenai besaran gaji anggota DPR RI kembali menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa penghasilan mereka bisa mencapai Rp3 juta per hari atau sekitar Rp100 juta per bulan. Kabar ini memantik diskusi tajam di masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan guru di Indonesia yang masih jauh dari kata layak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR RI untuk non-pimpinan sebenarnya hanya sebesar Rp4,2 juta per bulan. Namun, berbagai tunjangan dan fasilitas membuat jumlah penghasilan mereka melonjak berkali lipat.

Beberapa tunjangan tersebut antara lain:

Tunjangan suami/istri Rp420 ribu
Tunjangan anak Rp168 ribu
Uang paket sidang Rp2 juta
Tunjangan jabatan Rp9,7 juta
Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3,7 juta
Tunjangan komunikasi Rp15,5 juta
Ditambah fasilitas telepon dan listrik Rp7,7 juta

Jika ditotal, angka ini jauh lebih besar dari sekadar gaji pokok.

Di sisi lain, kondisi berbeda justru dialami para guru. Gaji guru PNS hanya berkisar Rp1,6 juta hingga Rp6,3 juta per bulan. Guru P3K memperoleh Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta, ditambah tunjangan profesi dan keluarga. Namun yang paling ironis adalah nasib guru honorer, yang masih digaji Rp200 ribu sampai Rp500 ribu per bulan, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Ketimpangan ini semakin hangat dibicarakan setelah potongan video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut menyebut guru sebagai beban negara sempat viral. Namun, klarifikasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video tersebut adalah hoaks.

Faktanya, dalam RAPBN 2026, pemerintah justru menaikkan alokasi anggaran kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik menjadi Rp274,7 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp178,7 triliun.

Meski demikian, realitas di lapangan tetap menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam: anggota legislatif dengan jumlah terbatas menikmati gaji dan fasilitas mewah, sementara jutaan guru yang menjadi ujung tombak pendidikan bangsa harus berjuang dengan gaji minim.

Pertanyaan besar pun mengemuka: manakah yang sebenarnya lebih membebani negara, gaji fantastis anggota DPR atau kesejahteraan para guru?

Bagaimana menurut Anda, siapa yang lebih layak mendapatkan perhatian anggaran negara: wakil rakyat atau guru sebagai pilar pendidikan bangsa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa bagikan artikel ini agar semakin banyak yang ikut berdiskusi!