Presiden Prabowo Subianto dengan gamblang menyoroti ketimpangan anggaran di tingkat daerah. Dalam sesi tanya jawab dengan sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang tayang pada Kamis, 19 Maret, ia menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah yang nilainya mencapai Rp8 miliar.

Prabowo menegaskan bahwa sebagai Presiden, ia hanya menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri dengan harga sekitar Rp700 juta, atau paling mahal Rp1 miliar jika ditambahkan lapis anti peluru. ‘Tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,’ tegasnya.”

Prabowo juga menyoroti ketimpangan yang lebih mendasar. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa. Namun, anggaran daerah justru digelontorkan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.

‘Rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur?’ ujar Prabowo dengan nada tegas. Ia mengingatkan bahwa meskipun presiden akhirnya turun tangan, seharusnya kepala daerah memiliki rasa tanggung jawab untuk mengelola anggaran publik dengan baik.”

Presiden pun mengimbau para kepala daerah untuk bekerja melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Ia meminta adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan uang negara. ‘Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,’ pungkas Prabowo.

Kritik ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat akan mengawal ketat penggunaan anggaran daerah ke depan. Efisiensi bukan sekadar wacana, tetapi tuntutan yang harus dijalankan oleh semua tingkatan pemerintahan.