Palembang, sipjos.com – Rencana pengadaan dua meja biliar untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi buah bibir di media sosial setelah informasi anggarannya tersebar luas. Publik pun bertanya-tanya: sepenting itukah meja biliar bagi wakil rakyat?

Berdasarkan data yang tertera dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan meja biliar ini mencapai Rp 486,9 juta.

Rinciannya:
– Rp 151 juta untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumsel
– Rp 335,9 juta untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam

Respons Ketua DPRD Sumsel

Menanggapi viralnya informasi ini, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, angkat bicara. Ia mengaku telah meminta klarifikasi dari Sekretaris Dewan (Sekwan) terkait perencanaan anggaran tersebut.

“Tadi saya sudah menghubungi Sekwan untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, untuk diketahui bersama, semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” kata Andie Dinialdie, Minggu (8/3/2026).

Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pengadaan yang menggunakan anggaran daerah harus mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi bagi masyarakat. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembelian fasilitas olahraga tersebut.

“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan. Terima kasih,” ujar Andie.

Viral di Media Sosial

Rencana pengadaan ini pertama kali viral setelah diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah. Unggahan tersebut langsung menuai reaksi negatif dari warganet yang mempertanyakan urgensi penyediaan meja biliar bagi wakil rakyat di tengah berbagai kebutuhan publik yang lebih mendesak.

Banyak komentar pedas membanjiri kolom komentar, seperti:
– “Rakyat susah, dewan main biliar.”
– “Rp 486 juta bisa buat bangun ruang kelas belajar atau bantu UMKM, kok malah buat meja biliar?”
– “Ini dewan mau latihan jadi atlet biliar atau gimana?”

Nasib Anggaran: Lanjut atau Batal?

Hingga saat ini, pihak Sekretariat DPRD Sumsel masih melakukan peninjauan kembali terhadap daftar isian perencanaan tersebut sebelum diputuskan apakah akan dilanjutkan ke tahap realisasi atau dihapus dari anggaran tahun berjalan.

Pertanyaannya: Akankah anggaran meja biliar ini benar-benar dibatalkan, atau hanya sekadar wacana untuk meredam amarah publik?

Analisis: Prioritas Anggaran yang Patut Dipertanyakan

Kasus anggaran meja biliar DPRD Sumsel ini menjadi contoh klasik missalokasi anggaran di tubuh legislatif. Di saat masyarakat masih bergelut dengan berbagai masalah ekonomi, alokasi dana untuk fasilitas yang terbilang mewah dan tidak prioritas tentu sulit diterima akal sehat.

Beberapa pertanyaan yang layak diajukan:

Apakah meja biliar termasuk kebutuhan pokok seorang wakil rakyat?
Bagaimana dengan fasilitas lain yang sudah ada?
Mengapa baru dievaluasi setelah viral, bukan sejak awal perencanaan?
Apa jaminan evaluasi ini tidak sekadar basa-basi untuk menenangkan publik?

Sipjos.com: Media Independen Berbasis Data dan Fakta

Seperti biasa, sipjos.com hadir menyajikan berita dengan data dan fakta, bukan sekadar sensasi. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menginformasikan kepada pembaca apakah anggaran meja biliar tersebut benar-benar dibatalkan atau justru tetap direalisasikan.

“Menurutmu, apakah anggaran meja biliar Rp 486 juta ini layak untuk DPRD Sumsel? Atau sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan rakyat yang lebih mendesak? Tulis pendapatmu di kolom komentar!

Jangan lupa subscribe newsletter sipjos.com untuk mendapatkan update berita politik dan anggaran terkini langsung di email kamu!

Share artikel ini ke grup WA, Facebook, atau medsos lainnya biar publik makin aware dengan penggunaan uang rakyat!

Ingat: Uang rakyat, harus untuk rakyat!”